KENDAL, lintasjateng.com – DPRD Kabupaten Kendal menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045 dan Penyampaian Hasil Reses Masa Sidang Tahun 2024, Senin 3 Juni 2024.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kendal, Akhmat Suyuti didampingi Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun serta Wakil Ketua Annurochim dan Maberur. Sementara pihak eksekutif dihadiri oleh Bupati Kendal, Dico M Ganinduto, Sekda Kendal dan Kepala OPD terkait.
Akhmat Suyuti menyampaikan, sebelumnya Bupati Kendal, Dico M Ganinduto telah menyampaikan Raperda RPJPD tahun 2025 – 2045 pada rapat paripurna Rabu, 22 Mei 2024 lalu.
“Terima kasih kepada semua fraksi yang telah menyampaikan hasil pandangan umum Raperda RPJPD tahun 2025 – 2045 dan hasil resesnya juga. Hasil reses dari semua fraksi tersebut selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada Bupati Kendal sebagai masukan dalan pokok-pokok pikiran DPRD dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025,” kata Akhmat Suyuti.
Sebelumnya dalam penyampaian Raperda Bupati Kendal, arah kebijakan RPJPD Kabupaten Kendal tahun 2025-2045 adalah Penguatan Kendal Berkarakter pada tahun 2025–2029, Akselerasi Kendal Berdaya Saing pada tahun 2030–2034. Serta pemantapan Kendal Sejahtera pada tahun 2035–2039, dan Perwujudan Liveable Kendal Berkelanjutan pada tahun 2040–2045.
Wakil Ketua Fraksi PKB, Mahfud Sodiq mengungkapkan, bahwa fraksi PKB menyorori beberapa hal, diantaranya terkait tagline Kabupaten Kendal, yakni Kendal Liveable pada 2045.
“Yang artinya adalah Kendal berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan. Ini menjadi tagline yang luar biasa, tetapi harus serius betul dan diselaraskan untuk program-program jangka panjang,” ungkap Mahfud Sodiq.
Untuk itu, kedepan banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti terutama dari sektor pendidikam, tenaga kerja, pengangguran terbuka, kemiskinan dan infrastruktur.
“Apalagi menuju Indonesia Emas tahun 2045 ini berarti program jangka panjang harus linier betul antara kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” bebernya.
Ditambahkan, yang lebih spesifik dari pandangan umum yang disampaikan PKB adalah terkait peningkatan sumberdaya manusia yang berdaya saing dan peningkatan mutu di sektor pendidikan.
“Kalau soal peningkatan SDM itu jika, peningkatan pendidikan semakin baik, ya pastinya peningkatan dari segi SDM juga semakin baik,” pungkas Mahfud. (Win)
