Kendal  

Dian Alfat Sampaikan Aspirasi Wilayah Pesisir Utara Kendal 10 Tahun Lebih Terkena Rob

KENDAL, lintasjateng.com – Anggota DPRD Kendal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dian Dian Alfat Muhammad keluhkan sejumlah wilayah di Kabupaten Kendal menjadi langganan banjir rob dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal, Kamis 22 Mei 2025.

Dimana sudah sejak Rabu, 21 Mei 2025, banjir rob menggenangi sejumlah wilayah pesisir. Diantaranya di Desa Kartikajaya, Pidodokulon, pidodowetan Kecamatan Patebon, Kelurahan Bandengan dan Karangsari, Kecamatan Kendal, dan Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu.

“Sudah hampir 10 tahun lebih warga Kendal pesisir bagian utara merasakan bencana air rob. Yang sampai hari ini air rob sudah sangat tinggi sekali,” ujar Dian Alfat.

Baca Juga  Rapat Paripurna, Fraksi DPRD Kendal Serahkan Pandangan Umum Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

Bahkan, menurutnya, wilayah-wilayah di pesisir utara tersebut dikhawatirkan akan tenggelam dalam jangka 10 atau 15 tahun kedepan.

“Di forum Paripurna ini, kami berharap pemerintah daerah memberikan solusi untuk mengatasi bencana rob ini supaya tidak semakin besar. Maka dari itu kami harapkan ada perhatian khusus untuk penanganan rob di pesisir bagian utara,” harapnya.

Wakil Ketua DPRD Kendal, Akhmat Suyuti berharap, pemerintah daerah dapat berupaya untuk bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan banjir rob yang terus melanda daerah pesisir Kendal.

“Terkadang keterbatasan anggaran ini akhirnya menjadi sedikit kurang prioritas. Karena memang juga tingginya biaya tersebut. Mudah-mudahan Ibu Bupati ini bisa bekerjasama dengan teman-teman yang ada di Komisi V DPR RI untuk mengeluhkesahkan. Untuk beberapa tahun kemarin juga sudah di wacanakan enaknya Kabupaten Kendal itu pindah saja apa di dekat tol,” ujarnya.

Baca Juga  Peringatan Hari Desa, Momentum Perkuat Ketahanan Pangan mulai Tingkat Desa

Disisi lain, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari mengungkapkan untuk penanganan banjir rob yang sudah lama melanda wilayah pesisir utara Kendal ini memang diakui memerlukan biaya yang sangat besar.

“Kami akan berupaya koordinasi sengan provinsi maupun dari kementerian yang tentunya harapan kami nanti bisa tertangani,” ungkapnya.(win)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

39 − = 33