KENDAL, lintasjateng.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Kendal berkomitmen terus melaksanakan pengawasan dan advokasikan kelangkaan BBM solar subsidi nelayan terutama di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tawang Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kendal.
Ketua Fraksi PKS, Rubiyanto saat dikonfirmasi menyatakan, pihaknya terus berupaya mendesak agar pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera menindaklanjuti permohonan penambahan kuota yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kendal.
“Karena kalau kelangkaan solar subsidi ini jika tidak segera direspon, nelayan Kendal terancam tidak bisa melaut. Sehingga otomatis ekonomi keluarga nelayan terganggu, dan stabilitas sosial bisa terguncang. Kami dari Fraksi PKS DPRD Kendal akan terus mengawal advokasi ini sampai hak nelayan mendapatkan BBM subsidi terpenuhi,” tegas Rubiyanto yang akrab disapa Totok, Kamis 28 Agustus 2025.
Sebelumnya, Totok mengaku mendapatkan banyak aduan dari para nelayan di Desa Gempolsewu terkait kelangkaan solar di SPBN Tawang Rowosari sejak 23 Agustus 2025. Bahkan para nelayan mengancam akan melakukan aksi lantaran berhari-hari tidak bisa melaut karena tidak adanya solar subsidi.
“Sejak tanggal 23 Agustus 2025 itu tidak ada solar subsidi. Jadi nelayan tidak bisa melaut, bahkan kemarin para nelayan akan demo. Makanya saya langsung koordinasikan dengan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengajukan penambahan kuota solar subsidi,” terangnya.
Ia mengungkapkan, kelangkaan solar bersubsidi ini terjadi lantaran adanya penurunan kuota solar subsidi untuk nelayan Kendal, yakni dari 11.000 kiloliter (KL) di tahun 2024 menjadi hanya 8.699 KL di tahun 2025. Padahal sebelumnya Pemkab Kendal telah mengajukan kuota solar subsidi nelayan sebanyak 15.000 KL.
“Jadi kuota kita di tahun 2024 itu 11.000 KL, di tahun 2025 ini dari BPH Migas turun hanya 8.699 KL. Dan setelah kita cek di bulan Agustus ini penyerapannya sudah 96,19 persen atau 8.368 KL dari total alokasi,” ungkap Totok.
Hasil dari advokasi cepat tanggap yang dilakukan Fraksi PKS akhirnya pada Kamis, 28 Agustus 2025 Pertamina mengirimkan solarbersubsidi sebanyak 34 kiloliter (KL) untuk SPBN Tawang dan 34 KL untuk SPBN Bandengan.
“Pertamina juga menyetujui tambahan kuota 1.000 KL hingga akhir tahun 2025,” terangnya.
Politis PKS ini menegaskan bahwa FPKS Kendal aktif berkoordinasi dengan BPH Migas untuk segera merealisasikan tambahan kuota agar tidak terjadi kegaduhan maupun aksi nelayan akibat ketiadaan solar. Dan mendorong agar Bupati Kendal segera membuat surat permohonan penambahan kuota 4.000 KL
“Kalau penambahan 1.000 itu hitungan kita dengan DKP itu tidak cukup. Minimal harus 3.000, jadi pengajuan penambahan kuotanya 4 000 KL. Kita sudah komunikasi dengan DPR RI Komisi IV. Hari ini kita minta Bupati membuat surat ke Komisi IV untuk meng-advokasi mengawal BPH Migas agar kuota kita yang 11.000 KL bisa kembali lagi,” tegasnya.
Ia berharap, dengan koordinasi aktif dan langkah advokasi dari Fraksi PKS Kendal ini, BPH Migas dapat segera merealisasikan tambahan kuota solar bersubsidi di Kendal sehingga tidak terjadi kegaduhan maupun aksi nelayan akibat ketiadaan solar.
“Kita akan advokasi terus sampai deal penambahan kuota solar bersubsidi bagi nelayan di Kendal,” pungkasnya.(win)
