Kendal  

Angka Stunting Masih Tinggi, Wabup Kendal : Lakukan Pendekatan Kepada Masyarakat Secara Persuasif

LINTASJATENG,KENDAL – Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( DP2KBP2PA ) Kabupaten Kendal menggelar acara Pra Desiminasi Audit Stunting di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Senin (26/9/2022).

Acara dihadiri Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki, Kasdim 0715/Kendal, Mayor Inf Sukamto, Plt Kabag Kesra, Junaidi dan narasumber Tim Pakar Intervensi Stunting, Dona Yanuar dari Stikes Kendal, dan dimoderatori Budi Suprawito dari DP2KBP2PA Kendal.

Tim Audit Intervensi Stunting Kendal, Dona Yanuar mengatakan, untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan intervensi penurunan stunting di kabupaten/kota, maka dalam melaksanakan aksi integrasi yang akan memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

“Hal ini dilakukan, dalam mengawal dan membina kabupaten/kota untuk melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Selanjutnya, pedoman ini akan dimutakhirkan secara periodik berdasarkan pembelajaran dari penerapannya,” terangnya.

Dona menjelaskan, di Kendal kasus stunting masih cukup tinggi. Menurutnya, ada beberapa kasus yang sudah diintervensi tetapi belum ada perubahan.

“Untuk itulah tim pakar dibentuk, untuk memberikan masukan lagi. Kira-kira intervensi apa, intervensi lanjutan yang dilaksanakan oleh puskesmas misalnya, untuk mengawasi kasus yang belum selesai tadi,” jelasnya.

Dona juga menyebut, dari enam sampling kasus yang diambil timnya di Kabupaten Kendal, yakni tiga baduta, dua ibu hamil dan satu ibu nifas, beresiko terjadinya stunting.

“Yakni pemenuhan gizinya kurang, sanitasi lingkungannya buruk, kemampuan atau daya beli yang kurang untuk pemenuhan gizi tadi. Sehingga mereka masuk yang beresiko stunting,” paparnya.

Baca Juga  IPI Kendal mengadakan MoU Kerjasama dengan Beberapa Perpustakaan Di Kendal

Dona menambahkan, perlunya dilakukan intervensi lanjutan secara komperehensif, dari masing-masing OPD dan masyarakat juga.

“Karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua orang,. Kita juga memastikan, orang-orang yang terkena stunting dan beresiko stunting bisa benar-benar sehat,” imbuhnya.

Acara Pra Desiminasi Audit Stunting di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Senin (26/9/2022).
Acara Pra Desiminasi Audit Stunting di Gedung Abdi Praja Setda Kendal, Senin (26/9/2022).

Sementara itu, Wakil Bupati Kendal sekaligus Ketua Tim Pelaksana Penurunan Stunting Kendal, Windu Suko Basuki mengatakan, penurunan stunting ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dirinya menegaskan, penurunan stunting penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkronisasi program-program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke desa-desa.

“Hal ini dilakukan, dalam mengawal dan membina kabupaten/kota untuk melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Selanjutnya, pedoman ini akan dimutakhirkan secara periodik berdasarkan pembelajaran dari penerapannya,” jelasnya.

Untuk itulah, menurut Wabup yang akrab disapa Pakde Bas tersebut, kegiatan rakor ini digelar. Supaya, para tenaga kesehatan di wilayah dan di bawah, untuk penanganan stunting yang baik dan benar.

“Kita sadari, dampak stunting di masyarakat karena kurang pemahaman, dampak sosial atau ekonomi yang kurang baik. Sehingga perlu ada pendekatan secara kontinyu atau berkesinambungan, dan pendekatan secara persuasif. Itu perlu, dilakukan setiap saat,” ungkapnya.

“Sehingga ke depan, masyarakat benar-benar paham, tentang penanganan stunting. Contoh makanan bergizi. Mungkin pemahamannya makanan bergizi adalah sesuatu hal yang mahal. Padahal tidak seperti itu. Ini perlu kerja keras seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal. Termasuk dinas terkait,” imbuh Pakde Bas.

Baca Juga  Masjid Agung Kendal Direvitalisasi, Anggaran Capai Rp 35 Miliar

Dalam acara sesi diskusi dan tanya jawab, perwakilan dari Kesra, Zahra menanyakan, keluarga penderita stunting yang ada di Kendal, apakah sudah terdaftar di jaminan kesehatan yang diprogramkan pemerintah.

“Hal ini penting untuk menjadi masukan. Karena, sebagian besar para penderita stunting tersebut, belum memiliki atau ikut di progran jaminan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ahli Gizi RSUD Dr Soewondo Kendal, Sugini mengatakan, sebagai rumah sakit tipe B pendidikan dan menjadi jejaring atau menjadi pusat rujukan kasus stunting dan wasting.

“Kami sudah membina jaringan, baik dari rumah sakit – rumah sakit swasta di Kabupaten Kendal, maupun di puskesmas dan di klinik-klinik kesehatan, kemudian kita kumpulkan dan kita buat group untuk memantau aktivitas kasus stunting maupun wasting yang memerlukan pendampingan klinis maupun perujukan di RSUD Dr Soewondo Kendal,” ungkapnya.

Sugini menjelaskan, dari rujukan-rujukan kasus stunting dan wasting di RSUD Dr Soewondo Kendal, sebagian besar tidak memiliki jaringan kesehatan.

“Untuk itu solusinya, dengan adanya kerjasama antara Baznas dengan RSUD, maka UPTZ yang di RSUD Dr Soewondo Kendal, sebagian besar untuk kebutuhan pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan, termasuk penderita stunting dan wasting,” jelasnya. (Mash).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − 17 =